Rabu, 26 November 2014

Korupsi BLBI , korupsi terbesar sepanjang perjalanan Indonesia raya, 800T

Korupsi BLBI , korupsi terbesar sepanjang perjalanan Indonesia raya.

 Korupsi BLBI sebesar 800 trilyun yang sampai  sekarang masih menggantung , merupakan tantangang bagi pemerintahan Jokowi -Jk  untuk menyelesaikan dan manangkap para pelakunya serta dihukum dengan ganjaran yang setimpal karena mereka telah menyengsarakan rakyat Indonesia,  menutup kesempatan lebih baik pada ribuan orang dan membunuh secara tidak langsung ribuan orang.
Maling ayam, maling kayu yang dihukum sampai tahunan dan  maling motor yang dibakar masa , padahal mereka hanya merugikan  beberapa orang saja dibanding korupsi yang merugikan jutaan rakyat Indonesia,bisa menjadi acuan rasa keadilan di masyarakat.
Semoga Jokowi Jk bisa menuntaskan hal ini sesuai rasa keadilan di masyarakat karena mereka menang karena pilihan langsung rakyat.




Mafia Penyuap membanyangi setiap Pemerintahan

Mafia Penyuap membanyangi  setiap Pemerintahan

Pemerintahan di negeri ini sejak lama dibayangi oleh mafia penyuap yang telah beroperasi lebih lama dari generasi ke generasi lebih lama dari usia periode pemerintahan 5 tahunan. Pemerintah , persiden dan kabinetnya mempunyai masa pemerinathan 5 tahun, tetapi organisasi  penyuap lebih lama dari itu, sehingga pengetahuan dan pengalamanya makin lihai.
Jika pemerintah biasa diwakili pejabat untuk berunding dengan organisasi yang formal, maka organisasi penyuap terdiri dari oragnisasi tak tampak. Bisa terdiri dari bermacam status orang dari bos pemilikperusahaan, staf kantor  sampai sopir, bahkan juga sampai juga rekan sesama bisnis, rekan restauran atau rekan hotel sampai tukang pijat. Mereka juga biasa  mengenal kondisi organisasi kantor instansi pemerintah  dari segala sisi dan juga mempelajari si pejabat dari segala sisi.
Maka sangat jelas dalam pemenangan suatu tender , semua organ tersebut bergerak, dan pada akhirnya perusahaan milik mafia penyuap itulah yang pasti menang. Pengaruh demi pengaruh  dilakukan agar si pajabat dan staffnya bertekuk lutut dihadapan mafia penyuap.  Nama boleh berubah, tapi tetap dalam satu grup usaha.
Hal inilah yang perlu diberantas oleh setiap pemerintahan termasuk pemerintahan Jokowi-Jk, karena jelas ini merupakan tindakan berujung korupsi dan merugikan bangsa , negara dan seluruh rakyat Indonesia.